Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) tak memasukkan Kalbar dalam bagian moratorium (penghentian sementara) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kebijakan ini sesuai kondisi rasio penduduk dan jumlah PNS.
“Jumlah penduduk dengan jumlah PNS masih sangat rendah, termasuk tenaga guru,” kata Prof DR Samion AR MPd, Ketua STKIP-PGRI Pontianak kepada Equator via selular, Minggu (17/7).
“Jumlah penduduk dengan jumlah PNS masih sangat rendah, termasuk tenaga guru,” kata Prof DR Samion AR MPd, Ketua STKIP-PGRI Pontianak kepada Equator via selular, Minggu (17/7).
Menurut Samion, tenaga pendidik di Kalbar masih dibutuhkan, terutama di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia seperti di Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, dan Ketapang. “Pemerintah Provinsi malah harus berani meminta penambahan PNS sesuai kebutuhan,” saran Samion.
Selain itu, dirinya juga menyarankan agar penerimaan tenaga guru tidak perlu dilakukan tes tertulis, tapi melalui kontrak. Kontrak bagi tenaga pendidik itu diterapkan selama lima tahun, kemudian baru diangkat menjadi PNS.
“Guru kontrak adalah salah satu solusi mengatasi kekurangan guru di Kalbar. Dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan APBD. Daerah punya kewenangan untuk itu. Tidak perlu tes tertulis untuk tenaga guru,” jelas Samion.
Data terakhir Kemen PAN dan RB menyebutkan usulan kuota CPNS daerah pada 2011 berjumlah 707.490 orang. Sedangkan PNS yang pensiun pada 2012 sejumlah 124.175 orang meliputi pusat dan daerah.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalbar, Roberth Lisdius belum lama ini mengatakan, moratorium penerimaan CPNS itu merupakan kebijakan pusat. “Kita harapkan kebijakan itu sebaiknya dilakukan selektif, karena beberapa daerah juga masih membutuhkan PNS dengan kategori tertentu,” harapnya.
Ia menjelaskan, kebijakan itu masih dibahas di pusat oleh Menpan, dan belum ada instruksi dari pusat. Sehingga daerah termasuk Kalbar, sifatnya masih menunggu. “Jika sudah ada pedoman tata cara menghitung kebutuhan PNS bagi daerah maka kita tentu harus tunduk dengan aturan pusat tersebut,” jelas Roberth.
Permintaan evaluasi itu dikarenakan APBD sebagian besar digunakan untuk membiayai belanja aparatur. Hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan porsi belanja aparatur berkisar 44 hingga 55 persen. “Untuk jumlah PNS di Provinsi Kalbar saat ini sekitar 6 ribuan, tidak termasuk PNS di kabupaten/kota,’ ungkapnya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kalbar, Krisantus Kurniawan SIP MSi mengharapkan kepada BKD untuk segera melakukan pemetaan kebutuhan pegawai dan segera disampaikan ke pemerintah pusat.
Moratorium rekrutmen CPNS baru itu muncul dikarenakan beban belanja pegawai cukup besar. Namun, sebelum moratorium itu dijalankan, dilakukan kajian tentang jumlah dan jabatan PNS di seluruh instansi pemerintahan.
Menurut mantan Ketua DPRD Sanggau ini, moratorium itu tidak bisa diterapkan di seluruh daerah. Mengingat masih ada daerah yang kekurangan PNS. Artinya kebijakan itu harus dijalankan secara adil dengan tidak merugikan daerah lain yang masih sangat memerlukan penerimaan CPNS, seperti tenaga kesehatan dan guru.
“Persoalan guru dan tenaga kesehatan harus menjadi perhatian serius. Apalagi di Kalbar yang ada lima kabupaten berbatasan langsung dengan Malaysia dan masih kekurangan guru dan tenaga kesehatan. Nah ini, kondisi ini harus diperjuangkan di pusat,” tuntas legislator PDI Perjuangan ini. ref : jul-harian equator
0 comments:
Post a Comment